17 Agustus di Tengah Mereka yang Masih Menunggu Rumah

Ilustrasi Bendera Merah Putih Republik Indonesia (Sumber: Pexels)

Yogyakarta, Sikap - Pada 17 Agustus 2026, kemerdekaan dirayakan dengan meriah, dari merah putih yang berkibar, lomba-lomba dan acara di setiap daerah, hingga upacara dan pertunjukan di Istana. Namun, di Flores, Nusa Tenggara Timur, warga baru saja menghadapi gempa besar beberapa hari sebelum perayaan. Aceh pun masih berjuang memulihkan kehidupan setelah bencana banjir dan longsor berbulan-bulan lalu.

Perbedaan suasana pada hari kemerdekaan ini membuat kita perlu melihat kembali apa yang sebenarnya dimaksud dengan kemerdekaan dan bagi siapa kemerdekaan itu benar-benar terasa. Delapan puluh satu tahun telah berlalu sejak Indonesia terbebas dari penjajahan Belanda. Selama ini, banyak orang memahami kemerdekaan sebagai kebebasan dari penjajahan bangsa asing, sebagai hak sebuah bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri.

Namun, kemerdekaan seharusnya tidak berhenti pada kebebasan sebagai sebuah negara. Bagi setiap warga negara, kemerdekaan juga berarti memiliki ruang untuk menentukan hidupnya sendiri, memilih pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, dan berbagai hal lain yang menyangkut masa depan.

Secara hukum, setiap warga negara memang memiliki hak-hak tersebut. Tetapi dalam kenyataannya, kemampuan untuk menggunakan kebebasan itu sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, akses terhadap pendidikan, lokasi tempat tinggal, hingga keadaan-keadaan yang berada di luar kendali seseorang. 

Bagi sebagian orang, memilih pendidikan atau pekerjaan adalah persoalan preferensi. Bagi sebagian lainnya, pilihan itu dibatasi oleh kebutuhan untuk sekadar bertahan hidup. Kita memang sama-sama merdeka secara hukum, tetapi tidak semua orang memiliki ruang yang sama luas untuk menentukan masa depannya.

Kesenjangan ini menjadi paling nyata ketika bencana datang. Bagi masyarakat yang baru kehilangan rumah akibat gempa, ruang untuk menentukan masa depan tentu berbeda dengan mereka yang hidup dalam kondisi aman. 

Ketika kebutuhan paling dasar belum kembali pulih, pilihan hidup pun ikut menyempit. Dalam kondisi seperti ini, kemerdekaan tidak lagi hanya menjadi persoalan individu, melainkan tanggung jawab negara untuk memastikan setiap warga, termasuk mereka yang terdampak bencana, memiliki kesempatan untuk kembali menjalani hidup dan menentukan masa depannya sendiri.

Tanggung jawab itu, bagaimanapun, tidak boleh berhenti pada respons darurat. Kasus Aceh menunjukkan mengapa hal ini penting, bencana yang sama sekali tidak lagi baru seharusnya sudah menyisakan lebih dari sekadar cerita tentang bantuan darurat.

Banjir dan longsor yang melanda Aceh sejak akhir November 2025 berdampak di 18 kabupaten/kota. Hingga akhir Juli 2026, hampir sembilan bulan kemudian kebutuhan hunian tetap masih mencapai sekitar 34.727 unit, tetapi baru 401 unit atau sekitar 1,2 persen yang selesai dibangun. Sebanyak 129 kepala keluarga bahkan masih menempati tenda atau gedung darurat. 

Sejumlah fasilitas pendidikan dan kesehatan masih menggunakan bangunan darurat, sementara akses air bersih dan infrastruktur daerah seperti jalan, irigasi, bendung, sungai, dan tanggul masih dalam proses pemulihan. Tercatat masih ada 93 segmen jalan daerah yang menunggu penanganan.

Angka 1,2 persen ini berbicara sendiri. Skala bencana dan kompleksitas pembangunan kembali memang bisa menjelaskan mengapa proses ini panjang, tetapi tidak bisa sepenuhnya membenarkan mengapa proses itu berjalan selambat ini. 

Pemerintah memang menghadapi banyak persoalan yang harus ditangani secara bersamaan, namun bagi masyarakat yang masih menunggu rumah permanen, air bersih, dan fasilitas pendidikan-kesehatan yang layak, pemulihan bukan persoalan yang bisa kehilangan urgensinya hanya karena sudah tidak lagi menjadi berita utama. Negara tidak boleh hadir hanya ketika bencana ramai diberitakan, lalu perlahan menghilang ketika sorotan publik mereda.

Jika Aceh menggambarkan pemulihan jangka panjang yang berjalan lamban, Flores menunjukkan sisi lain dari persoalan yang sama yaitu krisis yang baru saja terjadi, tepat di tengah momentum perayaan kemerdekaan. Gempa yang mengguncang Flores beberapa hari sebelum 17 Agustus membuat sebagian warganya kehilangan rumah dan menghadapi kerusakan besar.

Ketika sebagian besar masyarakat Indonesia sibuk merayakan kemerdekaan, warga Flores yang terdampak mungkin justru sedang memikirkan hal-hal yang jauh lebih mendasar seperti keselamatan keluarga, tempat berlindung, dan bagaimana memulai kembali kehidupan mereka. Aceh dan Flores, meski berbeda tahap krisisnya, sama-sama menunjukkan hal yang sama, pengalaman kemerdekaan tidak pernah hadir dalam bentuk yang sama bagi setiap warga negara.

Pemulihan pascabencana pada akhirnya bukan sekadar persoalan membangun kembali apa yang rusak secara fisik. Di balik rumah yang belum berdiri, sekolah yang masih menggunakan fasilitas darurat, atau akses air bersih yang belum sepenuhnya pulih, ada warga yang belum sepenuhnya mendapatkan kembali ruang untuk menjalani hidupnya. Selama kebutuhan dasar itu belum terpenuhi, kemampuan mereka untuk memilih tempat tinggal, bekerja, menyekolahkan anak, dan menentukan masa depan pun ikut terbatas.

Ini bukan berarti kita tidak seharusnya merayakan kemerdekaan. Kemerdekaan tentu layak dirayakan. Yang perlu dipastikan adalah agar kemeriahan itu tidak berhenti sebagai simbol, sementara bagi sebagian warga, kebutuhan paling dasar untuk menjalani kehidupan masih belum terpenuhi.

Aceh dan Flores hanyalah dua contoh dari pengalaman masyarakat Indonesia yang berbeda pada momentum kemerdekaan ini. Tidak semua warga memulai dari kondisi yang sama, memiliki pilihan yang sama, atau menghadapi tantangan yang sama. Karena itu, kemerdekaan tidak cukup hanya dimaknai sebagai kebebasan Indonesia dari penjajahan, tetapi juga sebagai upaya terus-menerus untuk memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang layak untuk menentukan hidupnya sendiri.

Delapan puluh satu tahun setelah Proklamasi, tantangan kita bukan lagi merebut kemerdekaan, melainkan memastikan kemerdekaan benar-benar dirasakan setiap warga. Kemerdekaan bukan sekadar perayaan 17 Agustus, tetapi juga kesempatan untuk hidup aman, menentukan pilihan, dan membangun masa depan. (Audrina Rustari)

Editor: Pelangi Aulia Ramadhani Augusta