Mahasiswa UPNVY Gelar Aksi Simbolik dan Pernyataan Sikap, Soroti Kemunduran Demokrasi Indonesia

 

Sejumlah mahasiswa menggelar aksi simbolik terkait isu demokrasi dan partisipasi publik. (Sumber: Maharani Mantika Nailah) 

Yogyakarta, Sikap - Sejumlah mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (UPNVY) yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa (KM) UPN “Veteran” Yogyakarta menggelar Seruan Aksi Simbolik dan Pernyataan Sikap di Taman Timur UPNVY, Rabu (24/6/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk respons terhadap berbagai isu nasional yang dinilai mencederai demokrasi dan mempersempit ruang partisipasi publik.

Pantauan di lokasi menunjukkan peserta aksi mengenakan pakaian serba hitam sambil membawa poster berisi kritik terhadap pemerintah. Dalam aksi tersebut, massa melakukan tabur bunga, pembacaan pernyataan sikap, serta doa bersama sebagai simbol matinya demokrasi dan semakin terbatasnya ruang masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.

Koordinator aksi KM UPNVY, Max, menyebutkan aksi simbolik tersebut dilatarbelakangi oleh keresahan mahasiswa terhadap berbagai isu nasional yang belakangan mencuat. Menurutnya, kenaikan harga BBM, melemahnya nilai tukar rupiah, hingga pembahasan RUU Polri menjadi beberapa persoalan yang mendorong mahasiswa untuk menyatakan sikap. “Sebenarnya untuk pernyataan sikap dan aksi simbolik ini kami ingin menyatakan sikap atas berbagai isu nasional yang sedang terjadi. Pemantiknya mulai dari kenaikan BBM, melemahnya rupiah, hingga beberapa persoalan yang belum mendapat sikap jelas dari birokrasi kampus,” ujar Max. 

Menurutnya, tema "Matinya Demokrasi" dipilih karena sejumlah kebijakan dinilai disusun tanpa melibatkan partisipasi publik secara memadai. Ia mencontohkan pembahasan RUU Polri yang dianggap berpotensi menghidupkan kembali praktik multifungsi aparat keamanan. "Kami melihat ada berbagai kebijakan yang justru mencederai demokrasi. Salah satunya terkait RUU Polri yang dinilai mengembalikan multifungsi Polri dan TNI," katanya.

Max menjelaskan, bentuk aksi simbolik dipilih melalui tabur bunga dan doa bersama sebagai bentuk sindiran terhadap kondisi demokrasi saat ini. Menurutnya, aksi tersebut menggambarkan kekecewaan masyarakat yang merasa semakin sulit menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.

Dalam pernyataan sikapnya, KM UPNVY menuntut pemerintah melakukan relokasi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menghentikan tindakan represif terhadap masyarakat, serta mendorong birokrasi kampus untuk turut menyatakan sikap terhadap berbagai persoalan nasional.

Salah satu peserta aksi, Ekal, mengaku terdorong mengikuti aksi karena merasa prihatin terhadap kondisi demokrasi dan situasi sosial-politik yang berkembang belakangan ini. "Saya merasa berduka atas matinya demokrasi dan bagaimana penindasan terus terjadi," ujarnya.

Ekal menilai ruang partisipasi publik saat ini masih sangat terbatas. Menurutnya, masyarakat maupun mahasiswa yang turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi sering kali mendapat tindakan represif. "Partisipasi masyarakat saat ini sangat minim dan bahkan sering direpresi. Masyarakat ataupun mahasiswa yang turun ke jalan untuk menyuarakan isu yang ada malah direpresi," katanya.

Melalui aksi tersebut, para peserta berharap berbagai isu yang mereka suarakan dapat didengar dan ditindaklanjuti oleh pemerintah. Max menyebut KM UPNVY juga berencana menyusun policy brief yang akan dikirimkan kepada DPRD sebagai tindak lanjut dari aksi tersebut.

Selain itu, KM UPNVY membuka peluang untuk terlibat dalam gerakan bersama dengan kampus-kampus lain di Yogyakarta maupun tingkat nasional apabila diperlukan. "Kami berharap isu-isu ini tidak berhenti pada orang-orang yang hadir di sini saja, tetapi juga menyebar ke mahasiswa lain dan masyarakat luas sehingga pemerintah dapat lebih mendengar suara rakyat," tutup Max. (Maharani Mantika Nailah, Faiz Hasyfi)

Editor: Nayla Enzethiana Wiandaputri Santoso