Mahasiswa Padati Rektorat UPN “Veteran” Yogyakarta Serukan #ReformasiBirokrasi dalam Penanganan Kekerasan Seksual
 |
| Ratusan mahasiswa melakukan aksi di dalam gedung rektorat UPN "Veteran" Yogyakarta (Sumber: Putri Armi Kartini) |
Yogyakarta, Sikap - Ratusan mahasiswa UPN “Veteran” Yogyakarta menggelar aksi reformasi birokrasi pada Rabu (20/5/2026), menuntut transparansi dan tindakan tegas kampus terhadap dugaan kasus kekerasan seksual yang melibatkan beberapa oknum dosen.
Aksi ini muncul setelah konsolidasi mahasiswa lintas fakultas yang dilaksanakan di Pentagon FISIP pada Selasa (19/5/2026) dengan bahasan utama mengenai berbagai dugaan kekerasan seksual dan lemahnya penanganan birokrasi kampus. Massa aksi menilai kampus gagal memberikan perlindungan bagi korban dan cenderung menutup-nutupi kasus yang telah berlangsung
Massa aksi berkumpul di auditorium dan melakukan long march hingga memadati gedung rektorat sekitar pukul 14.00 WIB, serempak menggunakan pakaian nuansa hitam, membawa spanduk, dan poster satire mengenai isu yang sedang marak dibicarakan.
Mereka secara bergiliran menyampaikan orasi mengenai keresahan terhadap budaya pembungkaman, lambannya kinerja Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual/Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKS/PPKKPT), dan tuntutan reformasi birokrasi kampus di hadapan ketua PPKS/PPKKPT, Iva Rachmawati, rektor UPNVY, Mohammad Irhas Effendi, dan jajaran dosen serta tenaga kependidikan yang hadir.
Beberapa tuntutan yang disampaikan saat orasi adalah pemenuhan hak-hak korban, transparansi Satgas PPKS/PPKKPT, sanksi tegas terhadap pelaku kekerasan seksual, perlindungan akademik bagi korban, serta evaluasi birokrasi kampus dan pihak terkait.
Irhas selaku rektor UPNVY memberikan tanggapan terkait orasi yang disampaikan sekaligus menenangkan massa aksi yang mulai tidak kondusif, “Saya telah mendapat laporan kemarin siang dan langsung menonaktifkan sementara dosen yang terlibat kasus kekerasan seksual,” ucapnya.
“Jika dirasa perlu untuk mengeluarkan [pelaku] dari institusi, maka akan kami buatkan surat rekomendasi kepada Kemdiktisaintek. Untuk itu, saya minta supaya kita terus mengawal bersama-sama,” ujarnya.
Tanggapan dari sudut pandang mahasiswa disampaikan oleh Naufal Putra selaku koordinator aksi yang berpendapat bahwa isu ini mendesak untuk terus dikawal, “Momentum ini pas banget, ya, karena beberapa korban telah melapor ke birokrasi, terutama ke rektorat, tetapi tidak ada penanganan tegas dan cenderung lamban,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa korban pelecehan seksual tidak hanya berasal dari mahasiswa aktif, tetapi juga alumni mahasiswa, “Kasus ini menjadi viral karena sebuah thread X membuat kompilasi mengenai beberapa alumni mahasiswa yang speak up telah menjadi korban pelecehan seksual, ada yang dari 2023 dan belum ditangani,” ucapnya.
Pendapat juga disampaikan oleh Mawar (bukan nama sebenarnya), seorang mahasiswa aksi menyampaikan keresahannya karena para terduga pelaku masih berkeliaran di lingkungan kampus, dan berada dekat dengan korban. Ia terdorong untuk mengikuti aksi sebagai bentuk kepedulian terhadap isu tersebut. “Kasus ini dekat sama saya karena saya perempuan. Jadi ada keterkaitan emosional juga,” ujarnya.
Ia juga menyoroti adanya candaan bernuansa seksis yang dianggap lumrah di lingkungan kampus. Menurutnya meskipun hanya dianggap bercanda, hal tersebut menyebabkan mahasiswa tidak nyaman.
Selain itu, ia berharap birokrasi kampus tidak lamban dan serius terkait penanganan kasus kekerasan seksual. “Harapannya mereka membenarkan regulasi yang mereka bangga-banggakan itu yang padahal nggak berjalan, yang terakhir ruang aman itu ada dan semua pelakunya bisa segera diberi sanksi,” jelas Mawar.
Mahasiswa menyatakan akan terus mengawal kasus dan membuka konsolidasi lanjutan apabila tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti oleh birokrasi kampus. Massa juga mengajak mahasiswa lain untuk berani bersuara dan membangun ruang kampus yang aman bagi seluruh civitas akademika. (Gisella Putri Hapsari, Putri Armi Kartini)
Tulis Komentarmu