Tak Ada Makan Siang Gratis, Catatan Kritis atas Eksekusi Program MBG

 

Ilustrasi Film Dokumenter Tak Ada Makan Siang Gratis (Sumber: Watchdoc.Insta)

Judul : Tak Ada Makan Siang Gratis | Kelindan Kepentingan di Balik Program MBG

Sutradara : Rizky Pratama Putra

Produksi: Watchdoc Documentary

Narasumber : Carissa Awalia, Asep Herna, Agustinus Nitbani, Kristoni Duha, Tia Handayani, Usep Gilang, Imas, Sugiati, Bhima Yudhistira, Herlambang Wiratraman, Heri Pramono, Orpa Lasa, Egi Primayogha, Kalis Mardiasih, Fajar Fajrullah

Durasi : 75 menit

Tahun Produksi : 2025

Lahir sebagai janji kampanye pemilu paling determinan dalam kemenangan pemerintahan Prabowo-Gibran, program Makan Bergizi Gratis (MBG) sempat diposisikan sebagai pilar utama bagi kedaulatan pangan dan masa depan generasi emas Indonesia. Namun, narasi megah tersebut kini dibenturkan dengan realitas pahit melalui film dokumenter berjudul “Tak Ada Makan Siang Gratis” yang disutradarai oleh Rizky Pratama Putra dan dirilis pada Desember 2025 melalui kanal YouTube Watchdoc Documentary. Film berdurasi 75 menit ini hadir sebagai kritik tajam yang membongkar ironi di balik kebijakan manis tersebut. Rizky Pratama Putra menunjukkan bahwa di balik narasi kedermawanan negara melalui penyediaan makanan, terdapat konstruksi kebijakan yang berpotensi memperdalam ketimpangan sosial-ekonomi.

Film ini mengawali narasinya dengan sebuah paradoks visual: janji manis kesejahteraan yang bertolak belakang dengan derita siswa SMKN 1 Cihampelas. Carissa Aulia menjadi saksi hidup betapa rapuhnya eksekusi program yang berujung pada keracunan pangan skala besar. Dokumenter ini dengan berani menelanjangi klaim keberhasilan 99,9% milik pemerintah dan membandingkannya dengan data pahit 16.000 korban keracunan hingga November 2025. Secara teoritis, Rizky PP sedang menunjukkan praktik Pseudo-Success, di mana otoritas lebih fokus pada glorifikasi angka statistik ketimbang mengawasi kualitas penyedia gizi yang memberikan makanan berbau busuk kepada anak sekolah.

Inti dari paradoks kebijakan dalam film ini digambarkan melalui skema realokasi anggaran yang ironis. Agustinus Nitbani, seorang guru honorer di NTT yang gajinya dipangkas dari Rp 600.000,00 menjadi hanya Rp 221.000,00 demi efisiensi dana transfer daerah untuk MBG. Fenomena "memindahkan lubang" ini juga terjadi di Pati, Jawa Tengah, di mana para petani seperti Sugiati harus menangis karena beban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melonjak hingga 300% sebagai imbas keringnya kas daerah. Di sini, film ini dengan lugas menggugat: apa gunanya memberi makan siang kepada seorang anak jika pada saat yang sama negara memiskinkan orang tuanya dan memangkas upah gurunya secara struktural?

Salah satu bagian paling krusial dalam dokumenter ini adalah pengungkapan sisi gelap operasional MBG melalui temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan MBG Watch. Film ini memaparkan adanya indikasi kuat kelindan kepentingan yang melibatkan setidaknya 102 yayasan mitra pengelola program. Ironisnya, 28 di antaranya diduga memiliki afiliasi langsung dengan partai politik tertentu, sementara puluhan lainnya terhubung dengan ormas pendukung pemerintah saat masa kampanye. Fakta ini mengubah persepsi publik terhadap MBG; dari sebuah misi kemanusiaan menjadi sekadar bagi-bagi kue ekonomi pasca-elektoral. Penempatan titik layanan SPPG yang lebih signifikan di wilayah kantong suara pemenangan semakin mempertegas bahwa program ini lebih bernuansa sebagai bentuk balas jasa politik, bukan semata-mata upaya memenuhi hak gizi masyarakat.

Tak berhenti sampai kelindan kepentingan. Film ini juga menyoroti adanya pergeseran peran sipil ke arah militerisme. Terungkap keterlibatan masif aparat keamanan melalui target pembangunan 32.000 Satuan Pelayanan Penyedia Gizi (SPPG) hingga Februari 2026. Data menunjukkan bahwa institusi militer dan kepolisian tidak lagi sekadar menjadi pendukung, melainkan aktor utama di dapur umum. TNI ditargetkan mengelola 2.000 dapur (dengan 452 unit telah beroperasi pada Oktober 2025), sementara Polri membawahi 1.500 dapur (dengan 672 unit telah beroperasi).

Pelibatan ini tidak berhenti pada urusan manajerial dapur, tetapi meluas hingga penguasaan hulu pangan. Dokumenter memaparkan bahwa TNI telah menyiapkan lebih dari 1.300 hektar lahan di Jawa Barat dan Lampung untuk menyokong pasokan bahan baku MBG. Peneliti dalam film ini menggugat keterlibatan tersebut sebagai bentuk normalisasi peran militer dalam ranah domestik yang seharusnya menjadi domain kedaulatan warga. Alih-alih memberdayakan ekonomi komunitas atau kelompok ibu-ibu lokal, pemerintah justru menciptakan struktur hierarkis yang kaku. Dampaknya, tata kelola pangan tidak lagi bersifat organik, melainkan instruktif, di mana partisipasi masyarakat sipil terpinggirkan oleh efisiensi semu yang dipaksakan melalui jalur komando aparat.

Dokumenter ini hadir sebagai tamparan bagi nalar publik yang terlalu mudah terbuai oleh janji gratisan. Film ini menegaskan bahwa tidak ada piring yang benar-benar tanpa beban politik. Jika program MBG terus dijalankan dengan cara-cara yang menggerus anggaran pendidikan (67% di tahun 2026) dan membebani ekonomi daerah, maka "Generasi Emas" yang dicita-citakan hanyalah sebuah utopia yang dibangun di atas penderitaan rakyat kecil. Pada akhirnya, film ini menjadi seruan mendesak bagi kita untuk kembali menagih kedaulatan pangan yang jujur, transparan, dan benar-benar berpihak pada warga, bukan pada para pemburu rente. (Audrina Rustari)

Editor : Nayla Enzethiana Wiandaputri Santoso