Audiensi Terbuka, Mahasiswa: Kami Tidak Hanya Ingin Didengar, tapi juga Dilibatkan

Suasana Audiensi. (Sumber: Anggun Ayu Olivia)

Yogyakarta, Sikap- Keluarga mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (UPNVY) menggelar audiensi terbuka terhadap kinerja birokrasi di Selasar Barat Gedung Auditorium W.R Supratman pada Kamis (17/4). Aksi ini diwarnai dengan penyampaian pertanyaan secara bergantian oleh mahasiswa serta pengusungan berbagai tuntutan yang dituangkan melalui spanduk bertuliskan keluhan terhadap sistem birokrasi kampus. 

Sayyid, Menteri Analisis Isu Kampus BEM KM, mengatakan audiensi dipersiapkan selama satu bulan bersama organisasi mahasiswa dan mendapat respons terbuka dari rektorat. Pihak rektorat juga menyampaikan bahwa mereka akan hadir dalam audiensi ini. “Kami berharap ini menjadi momentum awal untuk UPN berbenah secara menyeluruh,” ujarnya. 

Tuntutan yang disampaikan mencakup transparansi anggaran, sistem keamanan, kebijakan akademik, serta kinerja Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Mahasiswa juga menyoroti penghapusan program akademik akibat efisiensi anggaran dan keterbatasan fasilitas kampus. 

Peserta audiensi, Beni tarigan, mengkritik Satgas PPKS yang dinilai tidak maksimal. Ia menyebut jumlah anggotanya tidak sesuai dengan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 dan belum menunjukkan perlindungan nyata terhadap mahasiswa. 

Hal senada disampaikan oleh Prabu Landung, yang menilai birokrasi belum transparan dalam pengelolaan anggaran dan tidak memberikan kejelasan terkait penanganan kasus kekerasan seksual. “Belum ada penanganan konkret dan komunikasi birokrasi tidak transparan,” tegasnya. 

Mahasiswa juga mengkritik penghapusan praktikum menginap di Fakultas Pertanian (FP) akibat efisiensi anggaran yang dianggap menurunkan mutu lulusan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), kelebihan kapasitas mahasiswa menyebabkan kelas malam dijadikan solusi darurat, yang dinilai tidak efektif.

Permasalahan lain juga muncul di Fakultas Teknik Industri (FTI) terkait keterlambatan penerbitan transkrip nilai alumni, serta lemahnya sistem keamanan di Fakultas Teknologi Mineral dan Energi (FTME) akibat minimnya CCTV dan personel keamanan. Selain itu, mahasiswa menuntut birokrasi untuk segera memberikan transparansi mengenai progres semester antara yang selalu menjadi polemik akademik dan  berharap semester antara segera direalisasikan.

Menanggapi tuntutan mahasiswa, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Sistem Informasi, Machya Astuti Dewi menyatakan semester antara akan kembali dibuka pada Juni–Juli 2025 untuk pengulangan mata kuliah dan KKN. Kebijakan ini sebagai bentuk adaptasi terhadap peraturan rektor terbaru.

Prabu kembali menyampaikan harapan agar birokrasi lebih terbuka dan melibatkan mahasiswa dalam pengambilan kebijakan. “Kami tidak hanya ingin didengar, tapi juga dilibatkan dalam solusi,” tegasnya.

Sementara itu, Koordinator Humas UPNVY, Panji Dwi Ashrianto, mengapresiasi inisiatif mahasiswa yang dinilainya sebagai wujud pembelajaran dalam menyampaikan pendapat. Ia menekankan pentingnya data yang kuat dalam penyampaian tuntutan, serta mengakui masih adanya kendala dalam komunikasi antara birokrasi dan mahasiswa. “Kami berharap mahasiswa bisa memahami bahwa ada hal-hal yang di luar kuasa birokrasi, seperti keterlambatan anggaran. Bahkan honor dosen saja belum dibayarkan sejak bulan Januari,” ujarnya.

Audiensi ditutup dengan penegasan dari mahasiswa bahwa mereka menuntut transparansi, akuntabilitas, serta keberpihakan birokrasi terhadap perlindungan dan kebutuhan civitas akademika UPNVY. (Anggun Ayu Olivia)

Editor : Dwi Pratiwi