Turnitin Berbayar, Upaya Peningkatan Layanan atau Beban Tambahan?

Logo Turnitin (sumber: Pelopor Publikasi)

Yogyakarta, Sikap - Bagi mahasiswa, pengecekan plagiarisme atau Turnitin dalam mengerjakan tugas, paper, hingga skripsi menjadi bagian penting yang tidak bisa dipisahkan, Turnitin merupakan sebuah tool pencocokan teks yang dapat membandingkan orisinalitas karya tulis dengan berbagai sumber di Internet, seperti artikel, jurnal, buku, dan lain-lain. Agar mempermudah mahasiswa dalam mencari website terpercaya, banyak kampus yang menyediakan pengecekan Turnitin salah satunya pada UPN "Veteran" Yogyakarta. UPNVY menyediakan pengecekan Turnitin secara gratis bagi mahasiswanya. 

Namun, seiring dengan berjalannya waktu, perpustakaan kampus bela negara ini mulai melakukan aturan baru. Di tengah krusialnya Turnitin bagi mahasiswa terutama dalam mendekati ujian akhir, UPN "Veteran" Yogyakarta membuat aturan pengecekan Turnitin secara berbayar, mulai dari Rp5.000 rupiah hingga Rp25.000 rupiah. Hal ini menimbulkan keresahan dan kontra bagi mahasiswa.

Senin (27/04/2026), perpustakaan UPN "Veteran" Yogyakarta menerbitkan aturan baru terkait pembayaran dalam pengecekan Turnitin melalui sosial media instagramnya. Harga yang dipatok mulai dari 5.000 untuk tugas paper/makalah, hingga Rp25.000 untuk disertasi. Hal tersebut menimbulkan banyak keresahan bagi mahasiswa dalam proses penyusunan tugasnya.

Nafis, salah satu mahasiswa Teknik Kimia UPN "Veteran" Yogyakarta yang sering melakukan pengecekan Turnitin di perpustakaan merasa keberatan dengan biaya yang dipatok oleh pihak perpustakaan karena banyak dari proyeknya yang melibatkan Turnitin perpustakaan dan cukup memberatkan bagi finansial, terutama ketika tingkat persentase Turnitin yang tinggi sehingga ia harus crosscheck lagi dan mengeluarkan uang kembali. Selain itu, dengan adanya deadline yang diberi oleh pihak perpustakaan UPN "Veteran" Yogyakarta dengan maksimal selama 3x24 jam, menurutnya waktu tersebut cukup lama.

"Kalau tiga hari itu waktu yang lama, apalagi kalau misalnya aku cek di (website) luar selain di perpustakaan itu cuma lima menit doang, sejam doang lah maksimal, apalagi project misal project kita mepet deadline, nah itu kan makan waktu ya, yang harusnya kita revisi tapi kita harus nunggu dulu apakah ada yang salah atau ada yang perlu diperbaiki," ungkapnya.

Menurut Nafis, dirinya merasa keberatan dengan adanya aturan baru mengenai pembayaran Turnitin, terutama sebagai mahasiswa Teknik Kimia dengan berbagai proyek yang didapat dalam satu mata kuliahnya, belum lagi ketika ada banyak mata kuliah yang membutuhkan projek juga pengecekan Turnitin, sehingga ia akan mengeluarkan cukup banyak uang. Ia menginginkan adanya transparansi, di mana dirinya sudah membayar UKT seharusnya sudah mendapat layanan pengecekan Turnitin secara gratis.

Indro, selaku wakil dekan keuangan dan umum UPN "Veteran" Yogyakarta, menyampaikan alasan dari adanya perubahan aturan Turnitin yang berbayar akibat adanya sistem generating income pada setiap upah sehingga bisa mendatangkan penghasilan yang berasal dari apa saja yang didapatkan, salah satunya melalui pembayaran Turnitin. "Karena, bagi unit atau sub unit, (Turnitin) itu yang bisa memberikan generating income, itu ya saya kira dari pihak universitas dipandang kinerjanya baik." jelasnya.

Menurut Prayudi, Kepala Unit Penunjang Akademik (UPA) Perpustakaan UPN “Veteran” Yogyakarta, perpustakaan sebagai unit pendukung akademik memiliki tuntutan untuk terus meningkatkan kualitas layanan dalam menunjang proses akademik mahasiswa. Salah satu bentuk layanan tersebut yakni penyediaan akses pengecekan plagiarisme melalui Turnitin.

Namun, terdapat kebijakan yang memperbolehkan universitas menyelenggarakan layanan berbayar sehingga mahasiswa perlu membayar biaya tambahan untuk mengakses layanan tersebut. Menurut Prayudi, kebijakan pembayaran Turnitin dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas layanan akademik kepada mahasiswa. Besaran biaya layanan tersebut pun telah ditetapkan melalui surat keputusan rektor dan wakil rektor.

Dalam pelaksanaannya, mahasiswa dikenakan biaya sebesar Rp5.000 untuk pengecekan paper atau tugas makalah melalui Turnitin. Biaya tersebut sudah mencakup maksimal tiga kali pengecekan untuk satu dokumen. Kebijakan layanan berbayar diterapkan karena biaya berlangganan Turnitin dan berbagai e-resources dinilai cukup besar sehingga perlu adanya pengelolaan anggaran agar layanan tetap dapat berjalan.

Prayudi menjelaskan bahwa kebijakan layanan berbayar berkaitan dengan pengelolaan anggaran perpustakaan. Dana perpustakaan berasal dari pemerintah, mahasiswa, dan operasional kampus, sementara penentuan harga layanan dilakukan oleh pimpinan universitas. Ia menyebut UPN “Veteran” Yogyakarta mengeluarkan anggaran sekitar Rp6,5 miliar untuk berlangganan berbagai sumber elektronik (e-resources), termasuk layanan akademik digital. “Kami berlangganan e-resources dengan nilai Rp6,5 miliar dan harus mengelolanya dengan baik, sehingga manfaatkan dengan datang ke perpustakaan,” ujarnya.

Prayudi menambahkan bahwa terdapat perjanjian kinerja yang mewajibkan setiap unit perpustakaan menyetorkan sejumlah pendapatan kepada kampus. Menurutnya, dari total anggaran perpustakaan sebesar Rp6,5 miliar, pihak perpustakaan memiliki kewajiban menyetorkan sekitar Rp23 juta sebagai bagian dari perjanjian kerja dengan rektorat.

“Memang kami memiliki Perjanjian Kinerja (PK) di mana setiap unit kerja, dalam hal ini perpustakaan, wajib menyetorkan sejumlah uang sebagai bentuk kontribusi. UPN sudah mengeluarkan total Rp6,5 miliar untuk perpustakaan, sehingga kami diwajibkan menyetorkan sekitar Rp23 juta sebagai nilai perjanjian kerja kampus dengan rektor,” sambung Prayudi.

Ia menambahkan, mahasiswa yang merasa keberatan dengan biaya layanan Turnitin dapat melakukan pengecekan plagiarisme di luar kampus melalui penyedia jasa lain. Meski demikian, pihak perpustakaan mengaku tetap berupaya menekan biaya layanan agar tidak terlalu membebani mahasiswa.

Terkait durasi layanan pengecekan yang mencapai 3x24 jam, Prayudi mengatakan hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia di perpustakaan. Menurutnya, sebagian pekerja sudah senior dan jumlah tenaga layanan masih kurang sehingga proses pengecekan membutuhkan waktu lebih lama.

Kedepannya, pihak perpustakaan belum bisa memastikan kembali terkait pengecekan Turnitin tanpa biaya kembali seiring dengan UPNVY yang akan menjadi adalah kepanjangan dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH). “Kami selalu berupaya mengurangi beban mahasiswa dan meningkatkan layanan. Hanya saja, mungkin ada satu atau dua layanan yang mau tidak mau harus berbayar, itu pun kami coba tekan supaya tidak terlalu mahal,” tutupnya.

Di tengah kebutuhan menjaga kualitas akademik, mahasiswa berharap kebijakan layanan Turnitin berbayar dapat dievaluasi kembali agar lebih mempertimbangkan kondisi ekonomi mahasiswa yang beragam. Adanya subsidi atau keringanan biaya bagi mahasiswa kurang mampu dinilai dapat menjadi solusi agar akses layanan akademik tetap merata tanpa mengurangi upaya kampus dalam meningkatkan kualitas pendidikan. (Qothrunnada Karimah Mufidah)

Editor: Maharani Mantika Nailah