Humor Seksis Dinormalisasi, Ruang Aman di Media Digital Semakin Hilang
Yogyakarta, SIKAP – Keberadaan media sosial yang semestinya menjadi ruang bertukar informasi dan berjejaring yang aman kini justru kerap berubah menjadi sarana baru penyebaran Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Berbagai kasus pelecehan di platform seperti TikTok, Instagram, hingga X (Twitter) kian marak diperbincangkan. Bentuknya pun beragam, mulai dari lelucon seksis di kolom komentar, merendahkan bentuk tubuh (body shaming), hingga penyebaran foto atau percakapan pribadi tanpa izin. Alih-alih menjadi ruang berekspresi yang bebas, jagat maya justru menjadi tempat yang berbahaya, terutama bagi korban yang kerap mengalami penghakiman secara terbuka.
Di balik maraknya kasus-kasus tersebut, keberadaan akun anonim di media sosial membuat para pelaku merasa bebas dan aman dari jerat hukum. Tidak sedikit pelaku yang berdalih bahwa komentar yang mereka lontarkan hanya sekadar candaan atau humor biasa. Hal ini turut disoroti oleh Isni Lafifah, salah seorang mahasiswa jurusan Antropologi Sosiali di Universitas Diponegoro, di mana ia menilai bahwa kebiasaan tersebut tidak terlepas dari lingkungan yang kerap membenarkan perilaku serupa. “Karena sudah dinormalisasi, kemudian lingkungan mereka juga mendukung,” ujarnya dalam melihat kebiasaan KBGO di jagat maya yang kian menjamur.
Menurut Isni selaku pihak yang pernah berkesempatan mendampingi korban kekerasan seksual di kampusnya, lingkungan sekitar kerap kali membebankan standar pembuktian sepihak hingga mencoba menyalahkan korban. Hal ini kemudian menjadi satu hambatan lain yang dirasakan korban saat mencoba menyuarakan kekerasan yang dialaminya.
Tak hanya dalam penanganan aduan, Isni juga menyoroti bentuk pelecehan verbal memiliki dinamika berbeda saat berpindah ke ruang digital. Jika dalam kehidupan sehari-hari tindakan tersebut kerap ditemui lewat ujaran “catcalling” secara langsung, di media sosial perilaku serupa justru bermutasi menjadi komentar-komentar bernada seksis yang direspons beragam oleh warganet. Ketiadaan teguran secara langsung akhirnya membuka ruang bagi publik untuk memaklumi celotehan tersebut sebagai guyonan semata.
Perbedaan respons tersebut turut dirasakan oleh Fatikha Rizqi Pramesti, mahasiswa Program Studi Hubungan Masyarakat angkatan 2024. Fatikha mengaku cukup sering menemukan komentar bernuansa seksual di media sosial, terutama TikTok. Anggapan bahwa komentar seksual merupakan bentuk candaan menjadi salah satu faktor yang membuat perilaku tersebut terus berulang. “Normal inilah yang bikin dari awalnya cuma bercandaan, itu nanti bisa sampai ke ranah fisik,” ujarnya.
Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Isni yang menilai bahwa batas antara candaan dan pelecehan perlu dilihat dari kenyamanan serta persetujuan. Menurutnya, seseorang tidak dapat serta-merta menganggap suatu ucapan sebagai candaan hanya karena dirinya tidak memiliki maksud untuk menyakiti. Terlebih, respons korban yang tertawa atau memilih diam belum tentu menunjukkan bahwa mereka merasa nyaman dengan perlakuan tersebut.
Sementara itu, menurut salah satu dosen Ilmu Komunikasi UPN “Veteran” Yogyakarta, Meike Lusye Karolus mengatakan bahwa KBGO tidak dapat dilepaskan dari budaya patriarki dan masih kuatnya anggapan tabu dalam membicarakan seksualitas di masyarakat. Minimnya ruang untuk membicarakan seksualitas turut memengaruhi pemahaman seseorang mengenai tubuh, batasan pribadi, serta penghormatan terhadap orang lain.
Meike menjelaskan bahwa pembicaraan mengenai seksualitas yang kerap dibatasi oleh penilaian moral justru dapat mendorong munculnya pemahaman yang keliru. Salah satunya ketika persoalan seksual dibungkus dalam bentuk humor yang merendahkan tubuh atau martabat orang lain. “Yang jahatnya adalah kita membungkus itu dengan humor,” ungkap Meike.
Fatikha juga menyoroti komentar masyarakat yang mengaitkan pelecehan dengan pakaian maupun sikap korban. Ia menjelaskan bahwa korban dapat mengalami respons freeze, yaitu reaksi tubuh yang terdiam karena terkejut dan tidak langsung mampu memberikan perlawanan. Meike turut menyampaikan bahwa pakaian dan penampilan seseorang tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan pelecehan.
Mengenai proses pelaporan, Meike menyebut proses yang panjang, kebutuhan biaya, dan ketidakpastian penanganan sebagai beberapa hal yang dapat dihadapi korban. Isni menjelaskan bahwa orang-orang di sekitar korban perlu menghormati kesiapan korban sebelum menawarkan pendampingan atau mendorongnya untuk melapor.
Di tengah situasi tersebut, media sosial dapat menjadi ruang untuk meningkatkan kesadaran sekaligus membuka dukungan bagi korban. Meike menilai pencegahan perlu dilakukan melalui pendidikan dan pembahasan mengenai kekerasan seksual agar masyarakat mampu mengenali pelecehan serta menghormati batasan pribadi.
Meike menjelaskan bahwa upaya pencegahan kekerasan seksual perlu dilakukan melalui pendidikan dan pembahasan yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat. Hal tersebut diperlukan agar masyarakat mampu mengenali berbagai bentuk pelecehan seksual serta memahami batasan pribadi dalam berinteraksi dengan orang lain.
(Arfita Zahra Waryono Amsa, Titanya Aulian Nazma)
Editor: Qothrunnada Karimah Mufidah
Tulis Komentarmu