Seruan Solidaritas Mahasiswa Yogyakarta, Bentuk Perlawanan Tindakan Represif
 |
Seruan solidaritas untuk membersamai kawan mahasiswa yang dipanggil di Polda DIY. (Sumber: Romadhon/LPM Sikap) |
Yogyakarta, Sikap - Menggema seruan solidaritas mahasiswa Yogyakarta pada Kamis (12/11/2026) di depan Polda DIY. Dalam seruan yang dimulai sekitar pukul 13.00 WIB, mahasiswa menyuarakan kritik sekaligus membersamai kawan-kawan mereka yang direpresi secara sewenang-wenang oleh aparat.
Seruan ini dipicu dari pemanggilan sejumlah mahasiswa yang terlibat dalam massa aksi 20 Oktober lalu yang dinilai sebagai bentuk tindakan intimidasi dan represif.
Mahasiswa berinisial HDS dari UPN “Veteran” Yogyakarta (UPNVY), AH dan RMRL dari UIN Sunan Kalijaga, serta CNS dari ISI Yogyakarta, hadir sebagai saksi untuk memenuhi panggilan dari Polda DIY.
Seorang peserta aksi, Klaus menyebutkan bahwa pemanggilan terhadap para mahasiswa ini sudah dilakukan sejak pagi hari.
“Pemanggilan itu sudah dari pagi, mereka disini sudah menjalani proses yang cukup lama dan memang ada beberapa yang bahkan sampai didatangi polisi waktu diberikan surat pemanggilan, jadi menurut kami ini sangat berlebihan seperti dari pihak aparat,” ujarnya.
Menurutnya, pemanggilan ini menimbulkan berbagai tanda tanya. “Pemanggilan yang dilakukan itu berdasar dari apa yang mereka lakukan, lalu ditangkap bukti-buktinya oleh polisi, namun hal tersebut pada akhirnya hanya menjadi sebuah interogasi berkedok penahanan,” tambahnya.
“Mungkin ini adalah upaya polisi dalam memetakan gerakan. Untuk tahu siapa otak dibalik gerakan tersebut dan juga menggali informasi tentunya,” ungkap Mikael.
Royan Juliazka Chandrajaya, Pengacara Publik di LBH Yogyakarta mengungkapkan bahwa kawan-kawan mahasiswa ada yang dituduhkan melempar petugas menggunakan botol yang berisi air, memukul petugas dengan tangan kosong, dan lain-lain. Namun, fakta dari tuduhan ini masih dalam proses.
Pemeriksaan terhadap HDS, mahasiswa UPNVY berlangsung sejak pukul 13.30 hingga 17.00 WIB. Dalam keterangannya, Sandy Adi Pristantyo dari Tim Hukum Bara Adil Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menyampaikan bahwa terdapat sejumlah pertanyaan dari penyidik yang mereka batasi dan tolak karena dinilai tidak relevan dengan pokok perkara.
“Pertanyaan memang ada beberapa yang memang kita cegah, itu pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan itu coba mengidentifikasi siapa-siapa saja. … Bahkan proses demonstrasi itu dijamin kebebasannya oleh undang-undang. Karena itu tidak sesuai dan tidak relevan kepada pokok perkaranya, pokok perkara yang disangkakan pada HDS ini bukan persoalan mobilisasi massa ataupun kerusuhan yang itu sifatnya terstruktur sistematis dan masif,” ungkapnya.
Royan menyebutkan bahwa adanya lokalisasi pidana yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Pengerahan aparat dalam jumlah besar, hingga melibatkan TNI dinilai sudah melanggar banyak peraturan, utamanya yakni Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penanganan Demonstrasi.
Pelanggaran hukum terhadap Prosedur Tetap (Protap) keamanan juga menjadi sorotan dalam pemanggilan hari ini. Fikri dari tim Bara Adil menegaskan bahwa adanya tindakan menghalang-halangi hak tersangka, bahkan polisi secara gamblang juga menghalangi hak-hak pendamping hukum yang ingin mengakses para korban penangkapan.
“Artinya kepolisian itu juga melakukan pelanggaran terhadap KUHAP dimana hak tersangka itu juga dilindungi, kalau kita mau perbandingan maka polisi itu pada akhirnya juga menjadi aktor yang melanggar hukum,” jelasnya.
Editor: Romadhon
Tulis Komentarmu