Menelusuri Sisi Gelap Proyek Pembangunan Nasional Dalam Film ‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’

Poster Film “Pesta Babi” yang disutradarai oleh Dandhy Laksono dan Cypri Dale. (Sumber: Watchdoc Documentary)

Judul Film    : Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita

Sutradara       : Dandhy Laksono dan Cypri Dale

Produser        : Watchdoc Documentary, Jubi Media, Ekspedisi Indonesia Baru, Pusaka Bentala Rakyat, Greenpeace Indonesia, dan LBH Papua Merauke

Narasumber : Yasinta Moiwena, Natalis Buer, Vincent Kwipalo, Franky Woro, Wilem Kimko, masyarakat adat Papua, serta berbagai aktivis lingkungan dan jurnalis lainnya

Durasi : 95 menit

Tahun Rilis : 2026

Genre : Dokumenter investigatif sosial-politik

Yogyakarta, Sikap - Dari sekian banyaknya narasi mengenai pembangunan Papua yang sering dianggap sebagai simbol kemajuan, Film Dokumenter ‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’ hadir dengan sudut pandang yang berbeda. Film ini memperlihatkan bagaimana proyek pembangunan pemerintah di Papua tidak hanya membawa perubahan, tetapi juga memunculkan keresahan bagi masyarakat adat dan lingkungan sekitar. Melalui cerita masyarakat lokal dan gambaran kondisi lapangan, penonton diajak melihat bahwa pembangunan ternyata tidak selalu berjalan seiring dengan kesejahteraan masyarakat maupun kelestarian alam.

Pada bagian awal film, penonton langsung diperlihatkan gambaran Indonesia sebagai negara dengan hutan hujan tropis yang luas, terutama di wilayah Papua yang masih memiliki alam relatif terjaga. Pengambilan visual alam yang tenang membuat suasana awal film terasa cukup kuat sebelum masuk ke isu utama yang dibahas.

Melalui film berdurasi 95 menit ini, Dandhy Laksono dan Cypri Dale mencoba membawa penonton melihat sisi lain dari proyek pembangunan pemerintah di Papua. Cara penyampaian isu dalam film ini terasa cukup perlahan dan tidak terburu-buru, sehingga penonton dapat mengikuti alur cerita sekaligus memahami keresahan yang ingin ditunjukkan oleh film tersebut.

Selanjutnya, film ini mulai memperkenalkan berbagai narasumber dari masyarakat adat Papua yang berasal dari latar belakang suku berbeda. Beberapa di antaranya seperti Yasinta Moiwena dari suku Marind, Natalis Buer, Vincent Kwipalo dari suku Yei, Franky Woro dari suku Abyo, serta Wilem Kimko yang menceritakan dampak proyek perluasan lahan di sejumlah distrik di Merauke.

Film ini juga cukup berani karena mulai menyinggung pihak-pihak yang memiliki kekuasaan besar atas lahan di Papua. Penonton diperlihatkan bagaimana terdapat penguasaan lahan hingga jutaan hektar yang kemudian memunculkan pertanyaan mengenai arah pembangunan dan pihak yang sebenarnya paling diuntungkan dari proyek tersebut.

Beberapa adegan menampilkan keresahan beberapa masyarakat adat Papua terhadap proses pengambilalihan lahan yang dinilai berlangsung tanpa keterlibatan penuh warga setempat. Selain itu, adanya pembahasan mengenai kehadiran aparat keamanan membuat suasana film terasa semakin serius dan menunjukkan bahwa konflik pembangunan di Papua bukan hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga menyangkut ruang hidup masyarakat adat.

Pembahasan mengenai proyek green energy dalam film ini menjadi salah satu bagian yang paling menarik, terutama ketika mulai menyinggung proyek bioetanol sawit dan biodiesel tebu yang sedang didorong pemerintah. Melalui visual pembukaan lahan yang diperlihatkan cukup detail serta tambahan animasi penjelas yang tidak berlebihan, film ini mencoba menunjukkan ironi ketika proyek yang disebut sebagai energi ramah lingkungan justru dikaitkan dengan kerusakan hutan, hilangnya lahan masyarakat, hingga kekhawatiran munculnya krisis pangan di beberapa wilayah Papua dan Kalimantan.

Hal lain yang cukup menarik dalam film ini adalah munculnya simbol salib merah yang beberapa kali diperlihatkan di berbagai wilayah Merauke. Simbol tersebut digambarkan sebagai penanda dari masyarakat adat untuk menunjukkan wilayah yang tidak boleh digusur, karena dianggap berkaitan dengan ruang hidup dan masa depan anak cucu mereka, sehingga keberadaannya memberi kesan emosional sekaligus memperkuat pesan yang ingin dibangun film ini.

Salah satu bagian yang cukup menyentuh dalam film ini adalah ketika diperlihatkan kondisi beberapa masyarakat Suku Awyu yang bekerja di perusahaan sawit. Film menggambarkan bagaimana mereka harus bekerja dengan jam kerja yang panjang dan upah yang dinilai tidak sebanding, sehingga menghadirkan gambaran mengenai realitas kehidupan sebagian masyarakat Papua yang masih jauh dari bayangan kesejahteraan di tengah besarnya proyek pembangunan yang berlangsung.

Dari segi teknis, film ini berhasil membangun suasana yang cukup kuat melalui komposisi visual dan pemilihan sound yang terasa pas di setiap adegan. Tidak hanya menampilkan kondisi Papua, film juga memperlihatkan situasi di Kalimantan dengan penggunaan data visual, angka, serta tampilan nama-nama perusahaan, oligarki, dan pejabat negara yang dikaitkan dengan proyek strategis nasional, sehingga membuat isi film terasa lebih detail dan cukup membuka mata penonton terhadap besarnya jaringan kepentingan di balik proyek tersebut.

Tradisi pesta babi turut diperlihatkan sebagai bagian penting dalam budaya masyarakat Papua. Adegan tersebut membuat hubungan masyarakat adat dengan tanah dan kehidupan mereka terasa lebih dekat dan emosional di mata penonton.

Secara keseluruhan, film dokumenter ‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’ mencoba menunjukkan bahwa pembangunan tidak selalu menghadirkan dampak positif bagi semua pihak, terutama bagi masyarakat adat yang hidup dekat dengan alam dan wilayah proyek pembangunan. Melalui berbagai cerita masyarakat, kondisi lapangan, hingga data yang ditampilkan, film ini memperlihatkan bagaimana pembangunan dapat memunculkan persoalan lingkungan, penguasaan lahan, hingga perubahan ruang hidup masyarakat setempat.

Melalui film ini, Dandhy Laksono dan Cypri Dale ingin mengajak penonton melihat pembangunan dari sudut pandang yang lebih luas dan kritis. Film tidak hanya membahas soal proyek pemerintah semata, tetapi juga mempertanyakan siapa sebenarnya yang menerima manfaat terbesar dari proyek strategis nasional yang terus diperluas di Papua dan Kalimantan. (Faiz Hasyfi)

Editor: Pelangi Aulia Ramadhani Augusta