Kebijakan New Normal Tuai Pro Kontra

Suasana jam pulang kantor di Kawasan Sudirman, Jakarta (Foto: Liputan6.com) 

Pemerintah telah menetapkan kebijakan new normal sebagai tindak lanjut penanganan Covid-19. New normal merupakan adaptasi kebiasaan baru dimana setiap masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kebijakan ini dinilai yang paling tepat mengingat kondisi perekonomian bangsa yang semakin terpuruk akibat pandemi Covid-19. Namun, kebijakan ini menuai pro kontra dari masyarakat.

Sebagian masyarakat mendukung kebijakan ini karena mereka dapat beraktivitas kembali meskipun harus menerapkan protokol kesehatan. “Agar bisa kembali bekerja dan melakukan aktivitas lainnya. Menurut saya, jika new normal tidak diberlakukan akan memperburuk keadaan di Indonesia, salah satunya melemahnya perekonomian. Selain itu juga, setiap orang kan ingin beraktivitas kembali untuk memenuhi kebutuhan hidup,” kata Melinda Eka, salah seorang Warga Sleman.

Hal yang senada juga dikatakan oleh seorang mahasiswi yang bernama Antonia. Wanita berusia 20 tahun ini mengatakan setuju dengan kebijakan new normal karena menurutnya kebijakan tersebut mampu memulihkan perekonomian Indonesia. Ia menambahkan bahwa selama pandemi ini banyak yang terkena PHK. Keadaan seperti ini jika dibiarkan terus-menerus juga akan sangat berbahaya bagi perekonomian bangsa.

Suasana kegiatan jual beli di pasar Kotagede (Foto: detikTravel/Ina Florencys)

Namun, beragam reaksi kontra juga muncul tak lepas dari kekhawatiran masyarakat akan lonjakan kasus positif Covid-19 di Indonesia. Bahkan, ketika uji coba new normal diberlakukan, angka positif Covid-19 masih mengalami fluktuasi.

“Kalau saya masih belum setuju ada new normal. Kemarin sempat lihat berita, uji coba new normal justru menambah jumlah yang positif Corona. Apalagi juga mulai banyak yang keluar rumah tapi belum tentu jaga jarak atau pakai masker,” ujar Agresta, salah seorang mahasiswa di Yogyakarta.

Kebijakan ini turut menuai kritik dari pakar epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono. Ia beranggapan jika persiapan pada sektor belum siap, lebih baik tidak menerapkan new normal terlebih dahulu. “Daripada kita mengorbankan sebagian karyawan atau anak sekolah. Kita harus berhati-hati sekali dalam merencanakan atau mengubah perilaku yang memang mengurangi risiko infeksi terhadap virus corona ini,” ungkap Pandu dalam Sapa Indonesia Pagi yang ditayangkan Kompas TV pada Kamis (28/5/2020).

Terlepas dari komentar yang disampaikan berbagai pihak, persiapan terus dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan new normal dapat berjalan dengan baik. Pemerintah menjelaskan penerapan new normal harus berdasarkan kesiapan daerah dan hasil riset di wilayah tersebut. Kebijakan diambil dengan mempertimbangkan kesiapan regional dan riset epidemiologis. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Terbatas pada Senin, 18 Mei lalu menjelaskan new normal dapat diterapkan pada daerah dengan R0 (jumlah reproduksi virus) kurang dari 1.

Penerapan new normal diawali dengan edukasi, sosialisasi, dan simulasi sehingga masyarakat menjadi lebih paham terhadap kebijakan new normal. Untuk dapat mengurangi jumlah kasus positif Covid-19, pemerintah berharap adanya kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat agar new normal dapat berjalan dengan tepat dan sesuai tujuan.  (Asha Prinanda Tamara dan Amaliana Prasisti)

Editor: Ayu Fitmanda Wandira