Desil dan Dinamika Kesejahteraan, Saat Data Statis Tak Mampu Menangkap Realitas
.
Yogyakarta, Sikap - Desil merupakan suatu pembagian keluarga berdasarkan kesejahteraan menjadi 10 kelompok, mulai dari paling tidak sejahtera hingga yang paling sejahtera. Tidak ada yang salah terkait adanya desil ini, dikarenakan desil dibutuhkan untuk menentukan kategori prioritas penerima bantuan atau program. Akan tetapi terdapat kerentanan di dalamnya, yaitu ketika data tidak dapat membaca secara akurat kondisi yang sebenarnya dialami oleh masyarakat.
Melansir dari pajakku.com, desil adalah pengelompokan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi. Dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), keluarga dibagi menjadi 10 kelompok, mulai dari desil 1 sebagai kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah hingga desil 10 sebagai kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.
Desil ini mewakili setiap kelompok sekitar 10% populasi dari total keseluruhan populasi. Sistem ini menjadi dasar utama penentuan prioritas penerima bantuan sosial dan lain-lain.
Desil tersebut juga bukan daftar penerimaan bansos, melainkan hanya sebuah peringkatan prioritas penerima bantuan utama biasanya desil 1 sampai 2 atau 1 sampai 4 tergantung program, sementara desil 5 keatas semakin selektif dan mulai tidak diprioritaskan untuk mendapat bantuan. Sumber dari data yang ada berasal dari DTSEN yang menggantikan atau menyempurnakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) lama.
Perbincangan mengenai desil ini mulai naik sekitar bulan Agustus 2026 dimana-mana karena perubahan naik dan turunnya desil yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya masyarakat. Sejak masyarakat bisa mengecek status desil secara mandiri melalui portal DTSEN keluhan soal ketidakakuratan semakin luas.
Ketika suatu data tidak dapat membaca kondisi yang akurat terutama seperti kondisi masyarakat yang terus berubah, maka desil hanya akan memberikan kerugian bagi masyarakat. Terutama kondisi keluarga yang awalnya sesuai tetapi tiba-tiba mengalami bencana yang merubah kesejahteraannya maka perlu ada pengambilan data secara berkelanjutan.
Mengutip dari CNBC Indonesia, Muhammad Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM) menyampaikan peristiwa yang menimpa Timbul, pengemudi becak asal Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang sempat viral lantaran masuk desil 9. Data Timbul kini telah dimutakhirkan sehingga masuk desil 3. Hal ini dapat terjadi karena terdapat mekanisme pelaporan yang terus dilakukan seiring dengan dinamika kondisi kesejahteraan masyarakat yang terus berubah.
Kondisi ketimpangan data sosial sangat mempengaruhi kondisi sebuah keluarga untuk memperoleh kesempatan mendapat akses bantuan sosial yang seharusnya bisa mereka dapatkan karena kondisi sebenarnya keluarga mereka yang tergolong membutuhkan. Dampak lain yang berpotensi muncul akibat ketimpangan data sosial ini ialah kesempatan anak-anak dari keluarga yang kurang mampu untuk memperoleh bantuan pendidikan, seperti Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K).
Persoalan mengenai data ini bukan sekedar masalah administrasi, melainkan juga berpotensi berdampak langsung pada akses masyarakat untuk memperoleh jaminan kesehatan, bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi hingga pendidikan.
Fakta ini menunjukkan bahwa kondisi yang berubah ubah dapat sangat merugikan pihak yang secara kondisi kesejahteraannya kurang atau jauh di bawah dengan data yang ada. Di sinilah pentingnya pembaruan data yang harus dilakukan secara berkelanjutan untuk membuat data yang relevan dengan kondisi kesejahteraan masyarakat yang terus berubah.
Karena itu akurasi data menjadi prioritas utama untuk menyempurnakan sistem dan memperbaiki kualitas data supaya dapat berjalan efektif sesuai dengan dinamika kondisi kesejahteraan masyarakat yang terus berubah.
Mengutip dari CNBC Indonesia, Muhammad Qodari, kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM) juga menyampaikan bahwa pemerintah juga sudah menyadari bahwa data sebesar dan sekompleks DTSEN memerlukan pembaruan berkelanjutan. Badan Pusat Statistik (BPS) terus memperbarui DTSEN bersama dengan kementerian/lembaga terkait, serta pemerintah daerah.
Di sisi lain, masyarakat tidak ditempatkan sebagai objek pasif. Beliau juga menegaskan, sistem digital yang baik harus terus diperbaiki berdasarkan data terbaru. Pemutakhiran merupakan bagian dari upaya memperbaiki ketepatan sasaran. Dalam hal ini, masyarakat bisa menyampaikan usulan maupun sanggahan supaya sesuai dalam kategori kesejahteraan saat ini.
Apabila masyarakat merasa bahwa kondisi kesejahteraannya tidak sesuai dengan data desil yang ada maka mereka dapat menyampaikan informasi atau menyampaikan sanggahan terkait data yang tidak sesuai dengan bukti melalui aplikasi seperti Cek Bansos serta kanal CEK-DTSN yang tersedia sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Kondisi kesejahteraan masyarakat dapat terus berubah, data harus dapat terus diperbarui, dan sistem juga harus mampu menangkap dan mengolah seluruh perubahan data tersebut supaya desil tidak hanya sebuah pengelompokan angka dari 1 hingga 10, melainkan tentang membangun sistem yang adil, akurat, dan transparan supaya dapat selalu relevan dengan kondisi nyata kesejahteraan masyarakat saat ini. (Syahrul Bisma Octa Thaulan)
Editor: Audrina Rustari

Tulis Komentarmu