Dua Tahun Prabowo-Gibran, Mahasiswa Gugat Realisasi Kebijakan

 

Sejumlah massa yang hadir di aksi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di depan Gedung DPRD DIY.

 (Sumber : Muhammad Adi Sutanto/LPM Sikap)

Yogyakarta, Sikap - Mahasiswa dari sejumlah kampus di Yogyakarta menggelar aksi di depan Gedung DPRD DIY, Selasa (20/10/2026) pukul 11.20 WIB, bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan kritik dan tuntutan atas pelaksanaan kebijakan pemerintah, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga penegakan hak asasi manusia (HAM).

Peserta aksi menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah yang mereka nilai bermasalah. Aksi diawali rombongan mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) dengan membawa tujuh tuntutan. Pada pukul 13.24 WIB, perwakilan fraksi berhadapan langsung dengan massa mahasiswa.

Salah satu isu yang disoroti dalam aksi tersebut adalah penanganan kebakaran hutan dan lahan. Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) UII, Troy Amirul Akhmad, menilai penanganan titik api belum tepat. 

“Jika dibandingkan dengan beberapa tahun belakangan, memang juga terjadi tetapi mungkin ini yang paling sedikit dari rezim Jokowi kemarin tetapi penanganannya yang tidak tepat karena per hari ini pun masih banyak titik api yang belum benar-benar padam di berbagai titik api,” ujar Troy

Troy juga menyoroti evaluasi program MBG dan KDMP. Menurutnya, jika dibaca, program tersebut berpihak pada masyarakat kelas menengah ke bawah yang berdampak langsung. Namun, ia mempertanyakan cara pemerintah mengevaluasinya.

Troy menyebut pihaknya merangkum tiga persoalan lain diluar poin poin yang telah disampaikan sebelumnya. Pertama, pola komunikasi kabinet pemerintah. Kedua, keluhan terkait perpanjangan tangan aparat baik kepolisian maupun TNI, yang dinilai telah masuk ranah sipil. Ketiga, tuntutan agar pemerintah bersikap tegas atas 13 tuntutan HAM yang terjadi di beberapa tahun yang lalu.

Troy mengatakan Fraksi PDIP sempat mengajukan tawaran tindak lanjut selama 3 hari terkait tuntutan yang dibawa massa. Massa kemudian menawar menjadi dua hari, dan usulan itu disepakat “Mungkin besok kita akan follow up kembali lebih lanjut terkait dengan tuntutan yang kami aspirasikan dan diterima tadi,” ujarnya. 

Senada dengan kritik tersebut, Farabi, salah satu mahasiswa peserta demo, mengaku mengikuti aksi karena resah terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Saat diminta menilai kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dalam skala 1-100, Farabi memberikan nilai “nol”. Ia menambahkan bahwa “MBG menurutku paling bermasalah dan banyak sekali hal-hal yang sangat tidak jelas, banyak sekali banyak sekali korupsi-korupsinya, banyak sekali anak-anak yang teracuni oleh MBG ini. Jadi tidak sangat tidak jelas lah MBG ini.”

Selain itu, Farabi menyoroti persoalan lingkungan dan karhutla di sejumlah wilayah, seperti Papua, Kalimantan, Sumatra, dan Sulawesi. Ia menilai mahasiswa perlu menyampaikan kritik secara langsung melalui aksi, tetapi pemerintah juga harus mendengarkan aspirasi tersebut dan mengambil langkah konkret.

Sehubungan dengan itu aksi lanjutan berpeluang dilakukan apabila tuntutan mahasiswa tidak mendapat tanggapan. "Untuk aksi lanjutan pasti ada aksi lanjutannya, cuma kita harus melihat bagaimana kesediaan mahasiswa sendiri, menurut saya sendiri harusnya terus-menerus dilakukan agar orang-orang di pemerintahan ini semakin tertekan," jelas Farabi.

Lebih lanjut, ia berharap kedepannya lebih banyak mahasiswa yang terlibat langsung untuk menyuarakan persoalan masyarakat, terutama kelompok yang terdampak kebijakan. "Saya sangat memohon untuk mahasiswa lain turun lebih sering dan melihat kondisi rakyat di luar sana. Jangan cuma memikirkan diri sendiri, tapi pikirkan juga orang-orang kecil di bawah sana," pungkasnya.

Di sisi aparat, Dani Hasan, PS Kasi Humas Polresta Yogyakarta, menyebut sekitar 1.000 personel dikerahkan untuk mengamankan aksi. Dani memaparkan “Skema pengamanan yang kami terapkan kami awali dari pengamanan tempat masa aksi berkumpul kemudian di situ kita siapkan petugas atau personil untuk mengawal jalannya dari tempat berkumpul ke titik aksi agar tidak disusupi pihak yang tidak berkepentingan, kita dampingi, kita membarengi mereka.” Selain itu, Dani menuturkan “koordinasi sudah dilakukan di hari sebelumnya setelah pihak massa mengirimkan surat pemberitahuan, kemudian kami berkomunikasi dengan korlap.”

Sementara itu, pengaturan lalu lintas dilakukan secara situasional dengan mempertimbangkan kondisi massa dan pengguna jalan lainnya. Dani mengimbau peserta menyampaikan aspirasi secara damai dan sesuai aturan, tanpa mengganggu aktivitas masyarakat.

Situasi aksi di depan Gedung DPRD DIY sempat memanas sekitar pukul 16.22 WIB ketika massa berupaya membuka pintu masuk gedung DPRD. Upaya tersebut tidak berhasil setelah tambahan personel kepolisian berada di lokasi. 

Sekitar pukul 19.00 WIB, dua anggota DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, Andriana Wulandari dan Yan Kurnia, menemui massa yang masih bertahan. Mahasiswa meminta seluruh fraksi DPRD DIY turut menemui mereka untuk mendengarkan aspirasi yang disampaikan. 

Hingga sekitar pukul 22.00 WIB, massa aksi dipukul mundur oleh aparat kepolisian.

(Muhammad Adi Sutanto , Nihlah Amalia) 

Editor: Maharani Mantika Nailah