Aksi Damai Memperingati Hari Buruh Nasional

Aksi long march yang dilakukan buruh saat May Day

SIKAP, Yogyakarta - Sekitar 700 massa yang teraliansi dari 20 elemen buruh dan mahasiswa turun ke jalan dalam rangka memperingati May Day atau hari buruh (1/05). Rangkaian aksi dimulai pada pukul 07.00 WIB, dengan titik kumpul massa di Tugu Yogyakarta. Massa melakukan konvoi ke Jalan Abu Bakar Ali, dan melakukan long march hingga 0 Km Jalan Malioboro, Yogyakarta.

Sekitar pukul 09.00 WIB massa yang dipimpin oleh mobil komando pick up Zebra memasuki jalan Malioboro dari arah timur diiringi yel-yel yang riuh. Kegiatan ini diikuti oleh beberapa organisasi buruh antara lain, KSPSI (Kesatuan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), KSPI (Kesatuan Serikat Pekerja Indonesia), KSBSI (Kesatuan Serikat Buruh Seluruh Indonesia), beberapa elemen Buruh Rumahan, Buruh Gendong dan lain-lain. Selain serikat dan organisasi dari elemen buruh, aksi demonstrasi dihadiri juga oleh mahasiswa seperti, Dema Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Islam Iindonesia, dan Forum Mahasiswa Yogyakarta (FMY). 

Orasi dibuka oleh Serikat Mahasiswa Indonesia di depan kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. “Hidup buruh!” dengan salah satu demonstran memancing semangat yang lain untuk berteriak. lDalam orasinya, orator dengan lantang mengatakan bahwa, gerakan buruh pada 1 Mei 2016 ini adalah bukti historis dimana gerakan buruh ditandai dengan perlawanan-perlawanan di setiap daerah di Indonesia. Hari buruh lahir atas dasar kesadaran normatif kaum buruh. “Pemerintah yang dipimpin oleh Jokowi-JK, hari ini tidak lagi berpihak kepada rakyat, ditandai dengan disahkannya Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Pemerintah hari ini juga adalah pemerintahan yang represif dan kriminalis dibuktikan oleh aparat yang militerisme. Rakyat tidak dapat memperoleh hak demokrasinya secar utuh” ujar Orator. Dalam penutupan, ia menyampaikan mahasiswa siap mengawal buruh dalam memperjuangkan hak-hak demokrasinya.

Ketegangan sempat terjadi antara koordinator massa dengan aparat Kepolisian. Ketegangan diawali oleh koordinator massa yang merasa keberatan dengan keberadaan aparat kepolisian yang masuk ke dalam barisan demonstran. menurutnya hal itu bisa menurunkan antusiasme massa dalam aksi tersebut. “Pak, mohon bapak keluar dari barisan demonstran, jangan takut-takuti kami. Kami adalah massa yang tertib, kami memiliki standar keamanan sendiri” ujar koordinator dari mobil komando berulang kali. Namun ketegangan tidak berkepanjangan karena dengan sigap seorang aparat polisi mendekati mobil komando dan melakukan diskusi kecil dengan koordinator massa. Massa kembali tenang dan aksi berjalan dengan damai kembali.

Buruh rumahan menyampaikan orasinya, Ani menungkapkan kekecewaannya terhadap kurangnya perhatian pemerintah kepada buruh rumahan. “Tahu kah bapak ibu, perhiasan yang bapak ibu kenakan, seperti anting, kalung dan sebagainya, yang mengerjakan adalah buruh rumahan, tetapi tidak pernah dianggap ada, kami dianggap bukan perkerja. Tidak ada standar upah, tidak ada jaminan kesehatan, anak kami terancam tidak bisa sekolah” ujar Ani.

Wahyu salah satu anggota Forum Mahasiwa Yogyakarta (FMY) dalam pembukaan orasinya menyebut “Innalillahi Wa’inna illaihi rojiuun keadilan hari ini”. Ia menjelaskan kekecewaannya terhadap sistem pemerintahan saat ini yang lebih berpihak kepada kaum kapitalis pemilik modal. Terbukanya ruang lebar bagi para investor asing jelas melumpuhkan sektor UMKM. Ditambah lagi hadirnya Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan menurutnya jelas tak berpihak pada kesejahteraan buruh.

Puncak  aksi ditandai dengan pembentukan Rumah Rakyat Indonesia disaksikan massa yang membuat formasi melingkar di persimpangan Km 0 Yogyakarta, dipimpin oleh Irfan Tengku Harja . Kepada SIKAP, Irfan Tengku Harja sebagai Pengurus Daerah Forum Serikat Pekerja Logam,Elektonik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta ( PD FSP LEM SPSI DIY) menjelaskan Rumah rakyat Indonesia adalah  ormas nasional. Ormas ini akan merangkul elemen- elemen ormas daerah, gerakan buruh, petani, mahasiswa, guru, dan rakyat miskin kota. “Harapannya ormas nasional ini mampu merebut demokrasi sejati, demokrasi rakyat yang belum terwujud” pungkas alumni jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia ini.

Acara ditutup dengan pembacaan sumpah rakyat indonesia. Kemudian massa mulai meninggalkan lingkaran massa dengan tertib walaupun masih ada sebagian massa dari berbagai elemen menyampaikan orasinya. Kirnadi ABY, di sela-sela pembubaran massa menegaskan akan berjuang untuk pembatalan PP No.  78 Tahun 2015 karena  peraturan tersebut sama sekali tidak berpihak kepada buruh. Selain itu, pemerintah dan investor atau pemilik modal akan tetap dituntut dan dikawal untuk mensejahterakan buruh seperti jaminan kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal yang layak. “Jika aksi ini tidak digubris sama pemerintah, kami akan terus melakukan aksi-aksi selanjutnya” tutup pengurus SPSI ini. (Elisier Ginting)